Batam | Bintangbarunews.com – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan telah mengambil langkah cepat dalam menangani dugaan kebocoran data pada portal Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Batam, 11 Juni 2026.
Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan pihaknya langsung melakukan mitigasi begitu terdeteksi adanya aktivitas mencurigakan pada sistem.
“Sudah kita lakukan mitigasi. Memang ada percobaan dari akun yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data-data tersebut.
Karena itu sempat terjadi gangguan akses saat pendaftaran berlangsung,” ujar Rudi.
Pemko Batam juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri dugaan upaya akses ilegal tersebut, termasuk pelacakan alamat IP yang terindikasi.
Rudi menjelaskan, tingginya trafik pengguna saat proses pendaftaran menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan sistem, sehingga celah keamanan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
Selain penanganan teknis, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan data yang diduga telah terekspos.
Koordinasi dilakukan dengan sejumlah instansi seperti perbankan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta layanan publik lainnya untuk memperkuat verifikasi data.
“Kami akan memberikan penanda dan pemberitahuan kepada instansi terkait agar mengetahui data mana yang berpotensi disalahgunakan. Jika ada aktivitas administrasi menggunakan data tersebut, akan dilakukan verifikasi tambahan,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap penggunaan data benar-benar dilakukan oleh pemilik sah serta mencegah potensi penyalahgunaan identitas.
Pemko Batam juga berkomitmen memperkuat sistem keamanan digital guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir berlebihan. Pemerintah akan terus memperkuat sistem keamanan,” kata Rudi.
Sebelumnya, dugaan kebocoran data pada portal SPMB Kota Batam disebut berdampak pada sekitar 1.495 dokumen pribadi warga yang berpotensi terekspos, termasuk data kependudukan dan dokumen pendidikan.
Hingga kini, pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan penelusuran untuk memastikan sumber serta dampak dari insiden tersebut.